Pemkab

PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016

Rabu, 23 Desember 2015 - 15:53:02 WIB | dibaca: 1142 pembaca | komentar: 128

Pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2015 tepatnya pukul 00.30 WIB dini hari, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan Rapat Paripurna dengan Agenda penyampaian 31 (tiga puluh satu ) Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2016 dan menghasilkan Keputusan yang menetapkan Program ... [selengkapnya]

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2015 Kabupaten Rokan Hilir tetapkan 5 hari kerja

Jumat, 07 Agustus 2015 - 10:49:25 WIB | dibaca: 2039 pembaca | komentar: 11

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Nomor: 058/BK-PK/2015/14 tentang Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, ... [selengkapnya]

BIMTEK LEGAL DRAFTING PRODUK HUKUM DAERAH

Rabu, 05 Agustus 2015 - 09:51:22 WIB | dibaca: 1246 pembaca | komentar: 69

Bagansiapiapi, Senin 3 Agustus 2015 Bertempat di Ruang Aula Hotel Kesuma, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah melaksanakan kegiatan Bimtek Legal Drafting Penyusunan Produk Hukum Daerah. Dalam hal ini, acara dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat ... [selengkapnya]

TINGKATKAN PERANAN HUKUM DI MASYARAKAT, PEMKAB ROKAN HILIR KEMBALI TAJA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TE

Selasa, 14 Juli 2015 - 11:51:07 WIB | dibaca: 781 pembaca | komentar: 46

Bagansiapiapi, Selasa 16 Juni 2015 Bertempat di Ruang Aula Kantor Camat Bangko, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu di Kecamatan Bangko. Dalam hali ini, acara dibuka oleh Camat Bangko, dengan peserta yang diilkuti oleh ... [selengkapnya]

Sosialisasi Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang SJDIH

Rabu, 22 Oktober 2014 - 09:33:19 WIB | dibaca: 1014 pembaca | komentar: 35

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Bagian Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan tentang Sosialisasi Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang SJDIH, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi ... [selengkapnya]

Peringatan Hari Kesatuan PKK ke-42 di Rohil Berjalan Hikmat.

Rabu, 08 Oktober 2014 - 15:38:10 WIB | dibaca: 2386 pembaca | komentar: 46

BAGANSIAPIAPI - Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-42 di Rokan Hilir (Rohil) berlangsung sangat meriah dan hikmat. Berbagai perlombaan dalam peringatan ini diadakan, mulai dari perlombaan memasak hingga perlombaan lainya. Yang di laksanakan di gedung LAM Rohil jalan Kecamatan batu 6 Bagansiapiapi, Selasa ... [selengkapnya]

Bupati Rokan Hilir Optimis Serapan APBD 90 Persen

Rabu, 08 Oktober 2014 - 15:33:59 WIB | dibaca: 1533 pembaca | komentar: 15

Rencana program kegiatan tahun 2014, diperkirakan dapat terealisasi 90 persen hingga akhir tahun, dan hitu harus didukung kerja maksimal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan menggesa waktu tersisa, demikian Bupati Rokan Hilir (Rohil), Riau, Suyatno. Dia kepada pers, Minggu (24/8/2014) juga mengaku ... [selengkapnya]

Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Pemkab Rohil Bantu Bibit

Rabu, 08 Oktober 2014 - 15:20:57 WIB | dibaca: 803 pembaca | komentar: 10

Bupati Rokan Hilir, H. Suyatno mengungkapkan, perkebunan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan pertanian, baik tingkat nasional maupun regional. Karena perkebunan terbukti bisa memberikan kesejahteraan rakyat. Tahun 2013, luas areal perkebunan di Rohil tercatat 285.123,5 hektare dengan ... [selengkapnya]

Disduk Rokan Hilir Keluarkan Rekomenasi Peserta Ikut CPNS

Rabu, 08 Oktober 2014 - 15:18:53 WIB | dibaca: 483 pembaca | komentar: 5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Riau, mengeluarkan rekomendasi terhadap peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah mengikuti perekaman indentitas penduduk bersistem elektronik (e-KTP) mengingat itu merupakan syarat wajib. Lambatnya distribusi fisik e-KTP dari pusat ... [selengkapnya]

Awal Kembali 1 Lanjut Akhir