Rabu tanggal 24 Agustus 2016, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan Rapat
Paripurna dalam rangka penyampaian laporan pembahasan 3 (tiga) rancangan Peraturan Daerah oleh panita khusus DPRD sekaligus Pengambilan keputusan 3 (tiga) rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan, rancangan Peraturan Daerah tentang perangkat Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah. dari hasil rapat tersebut pihak legislatif telah menyetujui rancangan Peraturan Daerah yg diajukan tersebut menjadi Peraturan Daerah.
Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan yang kia ajukan, merupakan usulan program pembentukan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah pada akhir tahun 2015 dan disetujui untuk dibahas bersama-sama DPRD sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir. Peraturan Daerah ini diharapakan nantinya dapat menjadi acuan Dinas terkait dalam pelaksanaan Pendidikan yang berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan aturan Perundangan. dengan adanya Peraturan Daerah ini, Dinas terkait tidak perlu ragu lagi dalam membuat dan menentukan suatu program terkait dengan dunia pendidikan.
Berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang perangkat Dearah, hal ini diajukan adalah dalam rangka menjalankan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Adapun Ranperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah, hal ini terjadi dalam upaya Pemerintah Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan yang optimal, maka perlu adanya sistem pengelolaan keuangan yang baik, transparan dan bertanggung jawab.
